Komitmen Sigi Wujudkan Pemerintahan Transparan
SIGI, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Kabupaten Sigi terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Sigi dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah di Aula Kantor Bupati Sigi, Rabu pagi, (20/5/2026) waktu setempat.
Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto. Kegiatan itu turut dihadiri Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi Andi Wulur, SH., M.A.P., CGCAE, CGRE, jajaran Inspektorat, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sigi.
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae menegaskan, penandatanganan MoU itu bukan sekadar agenda seremonial ataupun formalitas administratif semata.
Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
"Sinergi yang dibangun hari ini bukan hanya sekadar formalitas di atas kertas. Ini adalah wujud komitmen kuat pemerintah untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik, transparan, serta bersih dari praktik penyimpangan," tegas Rizal dalam sambutannya.
Ia mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan kini semakin tinggi. Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu merealisasikan anggaran, tetapi juga memastikan seluruh penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Rizal, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara efektif, efisien, taat aturan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menilai paradigma pengawasan pemerintahan harus terus diperkuat.
Pengawasan tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan setelah muncul temuan kerugian negara, tetapi harus hadir sejak tahap perencanaan pembangunan.
"Pemerintah daerah membutuhkan mitra strategis yang mampu memberikan pendampingan dan penguatan sistem pengawasan sejak awal. BPKP memiliki peran penting bukan hanya sebagai assurance atau penjamin mutu, tetapi juga sebagai consulting partner bagi pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Agus, kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah sangat penting guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"BPKP hadir bukan semata melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan, penguatan sistem pengendalian intern, serta mitigasi risiko agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran," jelasnya.
Ia juga mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Agus berharap sinergi yang dibangun melalui nota kesepahaman tersebut mampu memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Sigi.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Sigi berharap BPKP terus memberikan asistensi, pengawalan, dan bimbingan teknis dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan. Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengawalan akuntabilitas keuangan daerah mulai tahap perencanaan hingga pelaporan, serta penerapan manajemen risiko terintegrasi.
Selain itu, kerja sama juga meliputi pendampingan program antikorupsi berbasis fraud control plan, penguatan mitigasi risiko, hingga pengawasan program strategis daerah agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan akan terus memperkuat kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui sinergi berkelanjutan bersama BPKP sebagai upaya membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat. (***)