Atasi Defisit Daya, Gubernur Anwar Hafid Gandeng Kadin

PALU, Sararamedia.id - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai kunci percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi jajaran pengurus baru Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah, di ruang kerjanya, Rabu siang, (18/6/2025) waktu setempat.

Ketua Kadin Sulteng, M. Nur Dg. Rahmatu, dalam kesempatan tersebut memperkenalkan struktur kepengurusan baru hasil restrukturisasi tahun 2024. Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program prioritas 9 Berani yang diusung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Anwar Hafid.

``Kadin hadir bukan hanya sebagai mitra formal, tetapi sebagai penggerak ekonomi riil di tengah masyarakat,`` ujar Nur Dg. Rahmatu.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar menyambut baik semangat kolaboratif dari Kadin dan menekankan pentingnya kerja sama nyata yang mampu menggerakkan potensi ekonomi daerah secara optimal.

``Sulawesi Tengah punya kekayaan potensi, namun belum tergarap maksimal. Kita harus berani menggerakkan ekonomi lokal dengan kolaborasi nyata,`` tegas Anwar.

Ia menyoroti sektor pertanian dan perikanan sebagai dua bidang strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Anwar mengungkapkan bahwa saat ini Sulawesi Tengah telah mencatatkan surplus beras sebesar 67 ton. Di sisi lain, sektor perikanan terus didorong produktivitasnya melalui pemberantasan praktik illegal fishing yang merugikan nelayan dan merusak ekosistem laut.

``Kita ingin hasil laut meningkat, tapi juga harus menjaga keberlanjutan. Penindakan terhadap illegal fishing adalah keharusan,`` jelasnya.

Namun, Gubernur juga tak menutup mata terhadap tantangan besar yang tengah dihadapi, terutama defisit pasokan listrik yang mencapai 1.600 megawatt. Kekurangan daya ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan kawasan industri dan penyerapan investasi baru.

Di tengah keterbatasan tersebut, Anwar mendorong pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, untuk mengambil peran aktif dalam menyuplai kebutuhan logistik dan pangan di kawasan industri, seperti Morowali dan sekitarnya. Saat ini, hanya sekitar 20 persen bahan baku yang berasal dari dalam provinsi, sementara sisanya masih didatangkan dari luar daerah.

``Kita harus ubah pola ini. Jika UMKM kita bisa menyuplai beras, telur, daging, hingga makanan siap saji, maka ekonomi lokal akan berputar lebih kencang,`` ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan hadir sebagai fasilitator—membuka akses pasar, memperkuat kapasitas pelaku usaha, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat bagi pengusaha lokal.

``Jika produksi meningkat dan pasar tumbuh, maka masyarakat akan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Itulah efek pengganda yang kita harapkan bersama``. tutup Anwar. (***)