Wagub Sulteng Serukan Pemerataan Proyek demi Iklim Usaha Sehat
PALU, SARARAMEDIA.ID - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan penolakannya terhadap praktik monopoli proyek di kalangan pelaku usaha konsultan. Ia meminta agar pembagian pekerjaan dilakukan secara adil demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan pemerataan ekonomi.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-11 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Hotel Gran Sya, Palu, Kamis pagi, (12/2/2026) waktu setempat.
"Tidak boleh ada monopoli. Harus ada semangat berbagi agar sesama konsultan bisa hidup dan sejahtera bersama," tegas Wagub Reny di hadapan peserta Musprov.
Menurutnya, praktik usaha yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pelaku menjunjung profesionalisme dan tidak menutup ruang partisipasi bagi rekan seprofesi lainnya. Selain itu, ia mengingatkan agar seluruh konsultan senantiasa bekerja sesuai koridor hukum dan kaidah teknis yang berlaku.
"Ketaatan terhadap aturan akan melindungi konsultan dari persoalan hukum yang sering muncul akibat kelalaian administrasi," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Reny juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong lahirnya regulasi daerah yang berpihak pada konsultan lokal. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum sekaligus stimulus agar konsultan daerah mampu bersaing dan tidak terpinggirkan oleh pelaku usaha dari luar.
"Ini bagian dari upaya menjadikan pelaku lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri dalam membangun Sulawesi Tengah Nambaso," kata Reny.
Dorongan perlunya regulasi tersebut sejalan dengan aspirasi Ketua DPP INKINDO Sulawesi Tengah, Ir. Saiful Pagesa, S.Hut., yang mengungkapkan bahwa sebagian besar konsultan lokal masih berkualifikasi kecil, sementara banyak paket pekerjaan mensyaratkan kualifikasi besar.
"Kondisi ini membuat konsultan lokal sering kalah sebelum bertanding karena terbentur persyaratan administrasi. Ruang partisipasi menjadi sangat sempit," ungkap Saiful.
Senada, Ketua Umum INKINDO, Erie Heryadi, menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama INKINDO mencontoh daerah lain yang telah memiliki produk hukum untuk melindungi konsultan lokal.
"Kami berharap ada dukungan konkret agar anggota INKINDO di daerah dapat terus berkarya dan diberdayakan secara optimal," ujarnya.
Pembukaan Musprov ke-11 INKINDO Sulawesi Tengah ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur. Musyawarah ini mengagendakan pemilihan Ketua DPP INKINDO Sulawesi Tengah untuk masa bakti selanjutnya serta pembahasan arah kebijakan organisasi ke depan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan INKINDO dari Sulawesi Selatan, Papua, dan Jawa Timur, para mitra usaha, pimpinan OPD, serta undangan terkait lainnya. (***)