Sarara Media

PALU, Sararamedia.id - Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi ajang konsolidasi politik, tetapi juga forum penting membahas strategi pembangunan daerah. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara yang digelar di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Minggu (24/8/2025) pagi, dihadiri Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan Sulawesi Tengah menyimpan kekayaan sumber daya alam berlimpah, mulai dari nikel, emas, hingga tembaga. Namun, potensi tersebut belum memberi dampak signifikan terhadap PAD.

``Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari harapan. Kami berharap, di era Pak Menteri ESDM, ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng,`` ujar Anwar.

Anwar menyebut, dengan APBD sekitar Rp.5,5 triliun dan PAD Rp.2,5 triliun, masih terbuka peluang tambahan minimal Rp.2 triliun jika tata kelola pertambangan diperbaiki.

Menanggapi hal itu, Bahlil mengakui adanya persoalan struktural. Banyak izin usaha pertambangan masih dikuasai perusahaan besar berbasis Jakarta, sementara masyarakat lokal belum mendapat ruang memadai.

``Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin orang daerah jadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM dan BUMD akan diprioritaskan agar tidak lagi sulit masuk,`` tegas Bahlil.

Mantan Menteri Investasi itu menambahkan, pemerintah kini gencar mendorong hilirisasi agar nilai tambah pertambangan tidak lari keluar daerah. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen, dengan Golkar di garda terdepan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Bahlil juga menyoroti perbedaan mekanisme izin antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian yang berdampak pada minimnya PAD. Menurutnya, jika hal ini dibenahi, potensi tambahan PAD Sulteng bisa mencapai Rp2 triliun.

Selain isu tambang, Musda Golkar XI juga memperlihatkan semangat konsolidasi. Anwar Hafid, mengenakan jas kuning khas Golkar, menggambarkan partai berlambang pohon beringin sebagai rumah besar tempat masyarakat Sulteng bernaung.

Bahlil pun memuji soliditas Golkar di Sulteng dan menegaskan partai ini akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan, khususnya energi dan pangan.

Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPD I Golkar Sulteng, M. Arus Abdul Karim, Anggota DPR RI Dapil Sulteng diantaranya, Muhidin Mohamad Said dan Longki Djanggola beserta sejumlah kepala daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Forum ini diharapkan melahirkan keputusan penting yang memperkuat konsolidasi Golkar sekaligus memberi manfaat nyata bagi pembangunan Sulawesi Tengah. (***)