PALU, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Kota Palu mulai mematangkan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Senin pagi, (9/2/2026).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, ini dihadiri unsur organisasi perangkat daerah (OPD), Bank Indonesia (BI), Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan Negeri Palu, para camat, serta jajaran OPD lingkup Pemerintah Kota Palu.
Mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Memperkuat Digitalisasi Daerah melalui Strategi TPID dan TP2DD Kota Palu Menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2026”, pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Imelda menegaskan bahwa periode menjelang Ramadan selalu diikuti peningkatan konsumsi masyarakat yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan serta meningkatnya transaksi tunai di lapangan.
"Ramadan merupakan momentum yang perlu diantisipasi secara serius. Permintaan bahan pokok biasanya meningkat, sehingga tanpa pengendalian yang baik dapat memicu inflasi daerah," ujar Imelda.
Untuk menekan potensi kenaikan harga, Wakil Wali Kota mendorong OPD teknis agar mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah yang akan dikemas dalam konsep Pasar Ramadan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Ia juga mengusulkan agar kegiatan pasar murah dapat dilaksanakan secara berkala, minimal dua kali dalam sebulan, guna menjaga keterjangkauan harga selama Ramadan.
Selain komoditas pangan, Imelda menekankan pentingnya memastikan ketersediaan BBM dan gas elpiji agar distribusinya berjalan lancar dan tidak menimbulkan kelangkaan di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Palu juga menyoroti perlunya memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dengan petani lokal di Kota Palu, sebagai langkah menjaga pasokan pangan berkelanjutan sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta OPD terkait memaparkan kondisi terkini inflasi daerah, ketersediaan stok pangan, serta strategi pengendalian harga dan perluasan digitalisasi transaksi non-tunai menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Mengakhiri arahannya, Wakil Wali Kota Palu mengingatkan seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan sinergi guna mencegah terjadinya panic buying di masyarakat.
"Koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait harus terus diperkuat agar ketersediaan bahan pokok terjaga dan masyarakat tetap tenang," tegasnya.
Melalui High Level Meeting ini, Pemerintah Kota Palu optimistis upaya pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah dapat berjalan optimal, sehingga stabilitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga selama Ramadan dan Idul Fitri 2026. (***)
Copyright © CopyRight Sarara Nusantara 2023