Sarara Media

PALU, SARARAMEDIA.ID - Momentum peringatan Hari Bumi 2026 dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi ilmiah untuk memperkuat upaya rehabilitasi ekosistem di Sulawesi Tengah. Melalui Seminar Hasil Kajian Spesies Ekosistem Mangrove, Perhutanan Sosial, dan Taman Hutan Raya (Tahura) Sulawesi Tengah yang digelar di Gedung Serbaguna Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako (Untad), Selasa (22/4/2026), para akademisi, praktisi, pemerintah, dan komunitas mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih terukur, berkelanjutan, dan berbasis data ilmiah.

Kegiatan yang diinisiasi Relawan Orang dan Alam (ROA) berkolaborasi dengan Fakultas Kehutanan Untad itu menjadi wadah diseminasi hasil kajian sekaligus memperkuat sinergi multipihak dalam menjawab tantangan kerusakan ekosistem, khususnya di kawasan pesisir, perhutanan sosial, dan kawasan konservasi Sulawesi Tengah.

Dekan Fakultas Kehutanan Untad, Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Yusran, menegaskan seminar tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadirkan kajian komprehensif yang tidak berhenti di ruang akademik, tetapi dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan rehabilitasi ekosistem yang aplikatif.

Menurutnya, kolaborasi antara ROA dan Fahutan Untad telah menghasilkan kajian yang memadukan analisis kondisi lapangan dengan rekomendasi teknis yang dapat mendukung kebijakan rehabilitasi yang lebih terukur.

"Materi yang dipaparkan hari ini penting karena bukan hanya menggambarkan kondisi ekosistem terkini, tetapi juga menghadirkan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan yang bisa menjadi rujukan kebijakan," ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal menjadi kunci agar agenda rehabilitasi dan konservasi berjalan secara terpadu serta berkelanjutan.

Dalam seminar tersebut, Doktor Bau Toknok memaparkan hasil kajian spesies ekosistem mangrove dan lahan rehabilitasi perhutanan sosial di Desa Oncone Raya. Dari hasil penelitian, kawasan mangrove seluas sekitar 31,44 hektare mengalami tekanan cukup serius, di mana hanya sekitar 18,7 persen masih berupa vegetasi mangrove, sementara 50,3 persen telah beralih fungsi menjadi tambak dan 31 persen merupakan areal terbuka.

Temuan itu, kata dia, menjadi alarm penting perlunya rehabilitasi berbasis data lapangan agar intervensi pemulihan ekosistem lebih tepat sasaran.

Ia menjelaskan, proses kajian tidak hanya bertumpu pada pengukuran biofisik, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui forum diskusi kelompok (FGD), penggunaan enumerator lokal, hingga penggalian pengetahuan tradisional masyarakat pesisir.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena pemulihan ekosistem tidak hanya berbicara soal penanaman kembali, tetapi juga bagaimana masyarakat menjadi bagian utama dari proses rehabilitasi.

Selain memaparkan kondisi kawasan, ia juga menjelaskan karakteristik sejumlah spesies mangrove beserta morfologinya sebagai dasar penentuan jenis yang sesuai untuk rehabilitasi.

"Sabuk pesisir yang sehat, masyarakat yang kuat," tegasnya, menekankan keterkaitan erat antara kesehatan ekosistem mangrove dengan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Sementara itu, kajian mengenai spesies di Tahura Sulawesi Tengah disampaikan Ir. Erika, mewakili Dr. Ir. Sudirman Dg. Massiri, melalui pendekatan etnobiologi dan metode plot.

Dalam pemaparannya disebutkan, kawasan Tahura Sulawesi Tengah seluas sekitar 5.195 hektare yang mencakup wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi memiliki posisi strategis sebagai lanskap konservasi yang harus dikelola berbasis ilmu pengetahuan dan pengetahuan lokal masyarakat.

"Kawasan Tahura Sulawesi Tengah adalah aset strategis yang tidak tergantikan, sehingga pengelolaannya harus berbasis data ilmiah sekaligus memperhatikan pengetahuan lokal masyarakat," ungkapnya.

Ia menjelaskan pengelolaan Tahura saat ini dibagi dalam beberapa zonasi, meliputi blok perlindungan, blok koleksi dan khusus, blok pemanfaatan, blok rehabilitasi, hingga blok tradisional. Zonasi ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan keanekaragaman hayati, pemanfaatan terbatas, serta pemulihan kawasan terdegradasi.

Salah satu spesies penciri yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut adalah pohon cendana yang dinilai memiliki nilai ekologis sekaligus konservasi penting bagi kawasan Tahura Sulteng.

Diskusi yang dipandu, Madina Dwi, berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta, mulai dari tantangan keterbatasan data, implementasi hasil kajian di lapangan, hingga pentingnya memperkuat kapasitas masyarakat lokal agar menjadi bagian dari solusi pemulihan ekosistem.

Seminar ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lanskap darat dan laut secara terpadu, didukung Yayasan KEHATI melalui program SOLUSI Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia, sebuah inisiatif kolaboratif hasil kerja sama BAPPENAS dan Pemerintah Jerman (BMUV).

Melalui momentum Hari Bumi, seminar ini menegaskan bahwa rehabilitasi ekosistem tidak cukup bertumpu pada aksi konservasi semata, tetapi harus didorong oleh data ilmiah, kolaborasi multipihak, serta pelibatan masyarakat sebagai fondasi keberlanjutan. (Bar)