Sarara Media

SIGI, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Kabupaten Sigi terus memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak hanya sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai simpul layanan sosial terpadu dalam percepatan penurunan stunting, kemiskinan ekstrem dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen itu ditegaskan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Posyandu, Jumat (24/4/2026), di Bukit Indah Doda Hotel and Resorts, Desa Doda, Kecamatan Kinovaro.

Kegiatan yang berlangsung pukul 14.00 WITA itu dihadiri Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho, Ketua TP-PKK, Siti Halwiah, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Selvy, Kadis Sosial, Ariyanto, Kasat Pol PP-Damkar, Moh. Ambar Mahmud, Direktur RSUD Torabelo, dr. Diah Ratnaningsih, Direktur RSUD Pratama Kauria, dr. Nando Repadjori, para camat, kepala puskesmas, serta unsur perangkat daerah terkait lainnya.

Dalam pidatonya, Bupati Rizal menekankan transformasi Posyandu harus dimaknai lebih luas, tidak lagi sebatas layanan kesehatan dasar, tetapi sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk menjawab persoalan sosial masyarakat secara terintegrasi.

"Posyandu harus menjadi titik temu layanan kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan keluarga, hingga intervensi kemiskinan. Ini bukan lagi kerja sektoral, tapi kerja kolaboratif," tegas Bupati.

Menurutnya, penguatan Posyandu menjadi penting seiring dorongan pemerintah pusat agar daerah memperkuat basis layanan masyarakat hingga level desa melalui data yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran.

Dalam forum tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya pembenahan data sosial sebagai fondasi kebijakan. Ia meminta seluruh jajaran mulai dari desa, kecamatan hingga OPD teknis serius melakukan validasi data masyarakat miskin, data kepesertaan bantuan sosial, hingga basis data penerima layanan kesehatan.

Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan mencegah masyarakat rentan tercecer dari program perlindungan sosial.

Bupati mengemukakan, melalui pembaruan data yang berjalan di sejumlah kecamatan, pemerintah daerah telah melihat potensi efisiensi fiskal yang dapat dialihkan untuk pembiayaan kebutuhan publik lainnya.

"Data yang baik melahirkan kebijakan yang baik. Kalau basis data kita rapi, program penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, hingga pembiayaan kesehatan bisa lebih efektif," ujarnya.

Ia juga menekankan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya berbasis bantuan, tetapi harus menyasar akar persoalan melalui intervensi lintas sektor, mulai perumahan layak huni, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan keluarga.

Selain kemiskinan, Bupati memberi perhatian serius terhadap upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan peran Posyandu dan Puskesmas.
Ia meminta seluruh tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa dan OPD terkait memperkuat koordinasi dalam pemantauan ibu hamil, balita berisiko stunting, serta edukasi keluarga.

Bahkan pihaknya menilai, keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kerja tim dan konsistensi pelayanan hingga level desa.

Ia bahkan menyinggung capaian indikator kesehatan Kabupaten Sigi yang dinilai menunjukkan tren positif dan harus terus dipertahankan melalui penguatan kolaborasi.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif dan berbasis solusi. Ia meminta seluruh OPD tidak alergi terhadap pengaduan masyarakat, tetapi menjadikannya bahan evaluasi dan perbaikan layanan. Menurutnya, pola kerja birokrasi harus berubah dari administratif semata menjadi lebih responsif terhadap persoalan warga.

"Saya ingin semua persoalan masyarakat cepat diketahui, cepat ditangani, jangan menunggu menumpuk. Pemerintahan harus hadir menyelesaikan masalah," tegasnya.

Ia juga mendorong adanya rapat koordinasi rutin lintas perangkat daerah agar isu kemiskinan, stunting, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial dapat dikawal secara terpadu.

Terlebih, Bupati turut mengapresiasi peran TP-PKK, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Ia menegaskan keberhasilan pembangunan sosial di Sigi tidak dapat hanya dibebankan pada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan gotong royong seluruh pemangku kepentingan.

Pada momentum itu, Bupati juga mengingatkan akan dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja wilayah, termasuk kebersihan lingkungan, tata kelola pelayanan, hingga kualitas pelaksanaan program berbasis desa.

"Kolaborasi adalah kunci. Saya ingin seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama, bekerja terbuka, terukur dan saling menguatkan," ujarnya.

Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Sigi berharap pengelolaan Posyandu semakin adaptif terhadap transformasi layanan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus memperkuat Posyandu sebagai simpul utama pelayanan dasar yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (***)