Sarara Media

PARIGI MOUTONG, SARARAMEDIA.ID - Bupati Erwin Burase melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 139 aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pejabat administrator, kepala sekolah, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Kantor Bupati, Sabtu (2/5/2026).

Pelantikan ini mencakup 101 kepala sekolah, 26 pejabat fungsional, serta 12 pejabat eselon III. Prosesi tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja birokrasi di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelantikan dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku serta mempertimbangkan aspek kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang menyimpang dalam proses pengisian jabatan.

Namun demikian, Bupati juga secara terbuka menyampaikan keprihatinannya atas beredarnya isu di tengah masyarakat terkait dugaan praktik tidak bertanggung jawab dalam proses pelantikan. Ia menyoroti adanya oknum yang mengaku memiliki kedekatan khusus dengan dirinya maupun Wakil Bupati, lalu memanfaatkannya untuk menawarkan bantuan pengurusan jabatan dengan imbalan tertentu.

Menurutnya, informasi tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

"Saya sudah berulang kali menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik seperti itu. Jabatan bukan untuk diperjualbelikan. Jika ada pihak yang mengatasnamakan kedekatan dengan pimpinan daerah, itu tidak benar," tegasnya.

Bupati memastikan bahwa seluruh proses pelantikan berjalan sesuai aturan yang berlaku dan bebas dari intervensi pihak manapun. Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang menawarkan janji atau kemudahan di luar prosedur resmi.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong saat ini tengah melakukan penelusuran terhadap isu tersebut. Jika ditemukan adanya keterlibatan ASN maupun pihak lain, Bupati menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika terbukti ada yang terlibat, tentu akan diproses dan diberikan sanksi berat. Ini penting untuk menjaga integritas birokrasi," tambahnya.

Melalui pelantikan ini, Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga profesionalitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (IKP)