Sarara Media

PALU, SARARAMEDIA.ID - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah akhirnya digelar pada Minggu (10/5/2026) sore, setelah sempat mengalami penundaan selama dua hari dari jadwal awal yang direncanakan.

Ratusan kader Partai Demokrat dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah tampak memadati salah satu hotel di Jalan Samratulangi, Kota Palu, sejak pagi hingga sore hari. Agenda Musda tersebut menjadi momentum penting untuk menentukan kepemimpinan baru DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah untuk lima tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan Musda kali ini, nama Anwar Hafid masih menjadi figur dominan di internal partai berlambang Mercy tersebut. Mantan Bupati Morowali dua periode itu disebut tetap mendapat dukungan kuat dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se Sulawesi Tengah.

Dari tiga nama yang sebelumnya mengambil formulir pendaftaran calon Ketua DPD Demokrat Sulteng, hanya Anwar Hafid yang tercatat mengembalikan formulir pendaftaran. Sementara dua kandidat lainnya tidak melanjutkan proses pencalonan karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal.

"Syarat untuk menjadi calon Ketua DPD Partai Demokrat harus memperoleh dukungan minimal lima DPC kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Kemungkinan dua kandidat lainnya tidak memenuhi syarat tersebut sehingga tidak mengembalikan formulir," ujar kader Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Andi Baso Opu, di sela-sela pelaksanaan Musda.

Mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako itu juga menegaskan bahwa mekanisme pemilihan ketua di tubuh Partai Demokrat dilakukan melalui proses Musda, bukan melalui sistem penunjukan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Di Partai Demokrat tidak mengenal sistem penunjukan ketua seperti di beberapa partai lain. Semua harus melalui mekanisme dan proses Musda," tegasnya.

Ia juga menyinggung sikap Partai Demokrat yang menolak wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagaimana sempat diwacanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026 lalu.

Menurutnya, Partai Demokrat memandang pengaturan masa jabatan ketua umum merupakan ranah internal partai yang diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga tidak boleh diintervensi pihak luar.

"Demokrat menegaskan bahwa kedaulatan partai diatur melalui AD/ART. Karena itu, soal masa jabatan ketua umum merupakan urusan internal partai," jelasnya.

Sementara itu, salah satu kandidat yang sebelumnya mengambil formulir pendaftaran, Ikbal Khan, mengakui dirinya tidak memperoleh dukungan minimal dari lima DPC sehingga memutuskan tidak mengembalikan formulir pencalonan.

Dengan kondisi tersebut, Anwar Hafid praktis menjadi calon tunggal dan berpeluang besar kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah periode berikutnya.

Menanggapi peluang dirinya kembali memimpin Demokrat Sulteng secara aklamasi, Anwar Hafid menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada peserta Musda.

"Kalau peserta Musda masih menginginkan saya memimpin DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, sebagai kader tentu saya siap menjalankan amanah itu," ujarnya singkat.

Di sisi lain, mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Talitti Paluge, SE, menilai figur Anwar Hafid masih menjadi panutan dan pilihan utama kader. Namun demikian, ia berharap adanya penyegaran di tubuh kepengurusan partai ke depan.

"Sekalipun Pak Anwar Hafid tetap menjadi pilihan kader untuk memimpin lima tahun ke depan, namun struktur kepengurusan perlu dilakukan kaderisasi dan penyegaran agar tidak didominasi figur yang sama terus-menerus". sarannya. (***)