
SIGI, SARARAMEDIA.ID - Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat sektor pertanian kembali ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Selasa pagi, (14/7/2026).
Kegiatan dihadiri Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, jajaran Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyuluh pertanian, kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dalam mempercepat transformasi pertanian modern di Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar yang harus dikelola secara optimal melalui kolaborasi seluruh pihak.
"Pertanian merupakan kekuatan besar yang dimiliki Sulawesi Tengah. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama merumuskan langkah nyata agar sektor ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Anwar Hafid.
Ia menjelaskan, sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Sulawesi Tengah mendapat peran strategis sebagai daerah penyangga ketahanan pangan dan energi nasional. Untuk mendukung mandat tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah melalui program unggulan Berani Panen Raya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Anwar Hafid, Berani Panen Raya bukan sekadar slogan pembangunan, melainkan gerakan kolektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Saat ini, produktivitas rata-rata padi di Sulawesi Tengah masih berada pada kisaran 4 ton per hektare. Pemerintah Provinsi menargetkan angka tersebut meningkat menjadi rata-rata 6 ton per hektare pada tahun 2027.
"Target ini bukan sesuatu yang mustahil. Dengan dukungan teknologi, peningkatan kualitas budidaya, serta kerja sama seluruh pihak, produktivitas pertanian Sulawesi Tengah dapat terus meningkat," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai sekat birokrasi yang selama ini muncul akibat perbedaan kewenangan sering kali menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan sektor pertanian.
Menurutnya, pemerintah provinsi harus hadir sebagai mitra yang membantu daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian yang dihadapi petani.
"Provinsi tidak memiliki sawah dan petani secara langsung. Sawah dan petani berada di wilayah kabupaten dan kota. Karena itu, tugas provinsi adalah memperkuat dukungan dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi daerah," katanya.
Anwar Hafid meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan kebutuhan prioritas daerah secara terbuka agar bantuan yang diberikan pemerintah provinsi benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan agar seluruh unsur pemerintah tidak lagi terjebak dalam pola pikir saling menunggu karena alasan kewenangan administrasi.
"Ketika ada persoalan yang harus diselesaikan, siapa yang memiliki kemampuan dan anggaran terlebih dahulu harus bergerak. Jangan sampai pembangunan terhambat hanya karena perdebatan kewenangan," tegasnya.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tani. Ia mengajak para penyuluh pertanian, kepala BPP, maupun kepala dinas pertanian untuk aktif melibatkan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan pertanian di lapangan.
Menurutnya, kehadiran pemimpin di tengah petani tidak semata-mata bersifat seremonial, melainkan menjadi bentuk dukungan moral yang mampu meningkatkan motivasi dan semangat kerja petani.
"Petani membutuhkan perhatian dan dukungan. Ketika pemerintah hadir di tengah mereka, akan tumbuh semangat dan optimisme untuk meningkatkan produksi pertanian," ujarnya.
Selain fokus pada peningkatan produksi, Gubernur juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sektor pertanian. Ia meminta seluruh data petani, lahan pertanian, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga petani dapat terintegrasi dalam sistem digital yang akurat.
Menurutnya, data yang lengkap akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan penyaluran bantuan pemerintah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
"Pendekatan pembangunan pertanian ke depan harus berbasis data. Pemerintah harus mengetahui secara detail jumlah petani, luas lahan, lokasi usaha tani, hingga kondisi kesejahteraan keluarganya," jelas Anwar Hafid.
Ia juga menaruh perhatian terhadap keberadaan petani penggarap yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sejumlah program bantuan karena terkendala status kepemilikan lahan.
Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan bahwa program pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya.
Dalam Rakor tersebut, Gubernur turut mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung program cetak sawah baru yang menjadi salah satu program strategis Kementerian Pertanian.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar layak dan sesuai dengan kondisi lapangan sehingga target perluasan areal tanam dapat tercapai secara optimal.
Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan nasional membutuhkan perencanaan yang matang, pengawasan yang berkelanjutan, serta sinergi seluruh pihak dari tingkat pusat hingga daerah.
Menutup arahannya, Gubernur Anwar Hafid meminta seluruh peserta rapat memanfaatkan forum tersebut untuk menginventarisasi berbagai persoalan dan kebutuhan sektor pertanian di masing-masing daerah.
Hasil dan rekomendasi Rakor nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama para kepala daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pertanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun mendatang.
Sebagai bentuk penghargaan, Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian yang selama ini menjadi ujung tombak pendampingan petani di lapangan.
Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Gubernur Anwar Hafid secara resmi membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.
Melalui penguatan modernisasi pertanian, digitalisasi data, dukungan program Berani Panen Raya, serta kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis mampu meningkatkan produktivitas padi hingga rata-rata 6 ton per hektare pada tahun 2027 sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga utama ketahanan pangan Nasional. (***)