Sarara Media

PALU, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat agenda pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta penyediaan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah. Komitmen tersebut dipaparkan dalam konferensi pers Program 9 BERANI yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah di Tanaris Coffee, Kota Palu, Kamis siang,(10/9/2026) waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Syafar mengungkapkan bahwa, Pemprov Sulteng menyiapkan anggaran sebesar Rp.33,73 miliar untuk mendukung berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk lima fokus utama, yakni pembangunan dan peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan sebesar Rp.7,62 miliar, sarana produksi perikanan tangkap Rp.15,46 miliar, sarana produksi budidaya dan pengolahan hasil perikanan Rp.5,16 miliar, pengelolaan ruang laut Rp.1,85 miliar, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) sebesar Rp.3,64 miliar.

Menurut Syafar, sektor perikanan tangkap menjadi salah satu prioritas karena memiliki peran besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus menekan angka kemiskinan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan dukungan pembangunan Pelabuhan Perikanan Mato senilai Rp.1,62 miliar dan Pelabuhan Perikanan Lafeu sebesar Rp.6 miliar.

Selain pembangunan infrastruktur, bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap juga disalurkan untuk mendukung produktivitas nelayan. Sebanyak Rp.2,26 miliar diarahkan bagi program penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga, sementara Rp.13,20 miliar diperuntukkan bagi peningkatan produksi pada 114 kelompok nelayan.

Hasilnya, produksi perikanan tangkap Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, produksi mencapai 328.393,08 ton, meningkat sekitar 20,8 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 271.865,95 ton.

Kabupaten Donggala menjadi daerah dengan produksi perikanan tangkap tertinggi pada 2025, yakni 80.180,70 ton, disusul Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.

Sementara pada subsektor budidaya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp.5,16 miliar untuk mendukung penyediaan sarana budidaya air tawar sistem bioflok, budidaya rumput laut bagi rumah tangga miskin, budidaya air payau dan laut, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Program tersebut mencakup bantuan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.345 juta bagi 23 rumah tangga miskin, peningkatan produktivitas budidaya senilai Rp.3,74 miliar untuk 46 kelompok pembudidaya, serta bantuan sarana pengolahan dan pemasaran sebesar Rp.1,07 miliar untuk 23 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Data DKP Sulteng menunjukkan produksi perikanan budidaya tahun 2025 mencapai 330.058,72 ton. Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat sebagai sentra budidaya terbesar dengan produksi 242.639,99 ton, diikuti Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.

Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 berada pada angka 102,24, yang menunjukkan usaha perikanan tangkap masih memberikan keuntungan. Sementara Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercatat 91,43, sehingga masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan pelaku usaha budidaya.

Selain mendorong peningkatan produksi, pemerintah juga memperkuat pengelolaan ruang laut melalui rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Rp.1,85 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta penguatan kelompok masyarakat pesisir.

Pada aspek pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan meningkat signifikan dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II Tahun 2026. Pengawasan tersebut didukung penyediaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp.708 juta untuk 118 kapal perikanan serta bantuan perlengkapan bagi delapan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) senilai Rp.1,74 miliar.

Dalam konferensi pers yang sama, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah, Akris Fatta Yunus, memaparkan capaian Program BERANI Sejahtera di sektor perumahan.

Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan berhasil merealisasikan 6.629 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4.

Program tersebut terdiri atas 5.187 unit pembangunan baru dan 1.442 unit peningkatan kualitas rumah, yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan realisasi tertinggi, yakni 3.150 unit, terdiri atas 3.018 unit pembangunan baru dan 132 unit peningkatan kualitas rumah. Disusul Kota Palu dengan 2.025 unit, terdiri atas 1.714 unit pembangunan baru dan **311 unit peningkatan kualitas.

Sementara daerah lainnya meliputi Kabupaten Donggala 269 unit, Banggai 230 unit, Banggai Laut 182 unit, Tojo Una-Una 176 unit, Parigi Moutong 159 unit, Poso 121 unit, Morowali Utara 117 unit, Morowali 98 unit, Buol 48 unit, Tolitoli 46 unit, dan Banggai Kepulauan 8 unit.

Menurut Akris, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), organisasi nonpemerintah (NGO), serta para pengembang perumahan.

Dari sisi kontribusi sumber pendanaan, pengembang menjadi pihak yang paling besar berperan dengan realisasi 5.048 unit rumah. Selanjutnya APBD kabupaten/kota berkontribusi 811 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Perkim 505 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Sosial 143 unit, APBN 90 unit, serta CSR/NGO sebanyak 32 unit.

Akris menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, baik melalui penguatan sektor produktif kelautan dan perikanan maupun penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari implementasi Program BERANI Sejahtera. (***)