
SIGI, SARARAMEDIA.ID - Upaya menekan angka stunting membutuhkan lebih dari sekedar kegiatan di lapangan. Ketepatan pelaporan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan mengidentifikasi persoalan keluarga yang membutuhkan intervensi menjadi bagian penting untuk memastikan program pencegahan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal itu menjadi penekanan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, saat menghadiri Gerakan Cegah Stunting di Lapangan Sepak Bola Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Selasa pagi, (20/10/2026), pukul 10.00 wita.
Dalam arahannya, Rizal meminta jajaran puskesmas, kader posyandu, serta perangkat terkait memperkuat koordinasi dan membenahi pola pelaporan. Menurut dia, kerja lapangan yang telah dilakukan tenaga kesehatan dan kader tidak akan memberikan hasil maksimal apabila informasi yang dibutuhkan terlambat disampaikan atau tidak tercatat secara tepat.
Ia menekankan bahwa laporan bukan sekedar urusan administrasi, melainkan instrumen untuk mengetahui kondisi masyarakat sekaligus menentukan tindak lanjut pemerintah.
"Yang perlu kita benahi sekarang, bagaimana pola pelaporan," demikian penekanan Rizal dalam pidatonya.
Ia mengingatkan, informasi yang terlambat diterima dapat menghambat respons terhadap persoalan kesehatan masyarakat. Karena itu, ia meminta setiap pihak memastikan hasil pendataan dan kegiatan di lapangan tersampaikan secara tepat waktu kepada instansi yang berwenang.
Rizal juga menyoroti pentingnya sinkronisasi informasi antara kader posyandu, puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Menurut dia, persoalan yang muncul tidak semestinya berhenti pada perbedaan keterangan mengenai apakah laporan sudah disampaikan atau belum. Setiap kendala perlu ditelusuri bersama agar dapat ditemukan penyelesaian yang konkret.
Ia mengajak seluruh unsur terkait duduk bersama untuk mengurai hambatan, memperjelas tanggung jawab, serta memastikan laporan yang disampaikan memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
Bagi Rizal, keberhasilan penanganan stunting bukan hasil kerja satu instansi atau individu semata. Peran tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, perangkat daerah, dan unsur pendukung lainnya perlu berjalan searah.
Ia pun mengingatkan agar kegiatan pencegahan stunting berorientasi pada implementasi, bukan berhenti pada pembahasan formal dan teori. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memusatkan perhatian pada persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat dan menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi di lapangan.
Selain persoalan pelaporan, Rizal mengungkapkan bahwa masih terdapat warga yang belum memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak, termasuk di wilayah Desa Kota Pulu. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pendataan kondisi keluarga secara menyeluruh agar kebutuhan dasar masyarakat dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti.
Kondisi sanitasi dan lingkungan tempat tinggal merupakan bagian dari faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan stunting. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor, tidak hanya mengandalkan pelayanan kesehatan, tetapi juga dukungan program pembangunan dan kesejahteraan sosial.
Melalui Gerakan Cegah Stunting tersebut, Rizal mendorong jajaran terkait agar memperkuat kerja bersama, memperbaiki kualitas pelaporan, serta memastikan setiap persoalan yang ditemukan di masyarakat mendapatkan tindak lanjut.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho, Ketua TP Posyandu Kabupaten Sigi, Siti Halwiah, Staf Ahli PKK Sigi, Roro Istanti, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sigi, Aiza Nuim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sigi, Edy Dwi Saputro, Kepala Dinas Sosial, Ariyanto, Kasat Pol PP-Damkar, Moh. Ambar Mahmud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Samsir, Sekretaris Dinas Pendidikan, Abd. Latif D. Saingat, Camat Dolo, Muhammad Ali Aljufri, para kepala puskesmas, serta anggota posyandu di wilayah tersebut.
Penguatan koordinasi, ketepatan data, dan tindak lanjut atas persoalan keluarga menjadi pekerjaan bersama yang perlu terus dibenahi agar upaya pencegahan stunting di Kabupaten Sigi berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (***)