BERANI Murah Bertransformasi Digital, Pemprov Sulteng Kembangkan Sistem Satu Harga
PALU, SARARAMEDIA.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi daerah. Salah satu terobosan yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan platform digital “Satu Harga”, sebuah sistem informasi yang dirancang untuk memantau pergerakan harga sekaligus mendeteksi potensi gejolak inflasi secara lebih cepat dan akurat.
Inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan Program BERANI Murah yang selama ini dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan pasokan komoditas strategis di seluruh kabupaten dan kota.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis pagi, (9/7/2026) waktu setempat.
Dalam arahannya, Wagub menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang adaptif dan berbasis data. Oleh karena itu, kehadiran aplikasi “Satu Harga” diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur.
Menurutnya, aplikasi tersebut akan dilengkapi dengan fitur Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini yang mampu memantau fluktuasi harga berbagai komoditas strategis penyumbang inflasi. Melalui fitur tersebut, TPID dapat memperoleh informasi secara real time terkait potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan yang berisiko memicu inflasi.
"Dengan sistem ini, TPID dapat lebih cepat membaca kondisi lapangan dan segera mengambil langkah intervensi sebelum gejolak harga berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar," ujar Reny.
Selain membahas penguatan sistem digital, rapat koordinasi juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini menjadi faktor dominan penyumbang inflasi, khususnya cabai dan sejumlah komoditas hortikultura lainnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Wakil Gubernur menginstruksikan pemerintah daerah kabupaten dan kota agar memperluas program pembagian bibit cabai kepada masyarakat. Langkah ini dinilai mampu mendorong pemanfaatan lahan pekarangan rumah menjadi kawasan produktif yang dapat menopang kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan pasar terhadap pasokan dari luar daerah.
Dari sisi stabilisasi harga, Wagub juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah di berbagai wilayah. Program tersebut dinilai efektif sebagai instrumen intervensi pemerintah ketika harga komoditas tertentu mulai mengalami kenaikan signifikan.
Tak hanya itu, penguatan kerja sama antardaerah turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di kawasan Sulawesi, Sulawesi Tengah perlu memastikan ketersediaan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal sebelum mendistribusikan komoditas ke wilayah lain.
Menurut Wagub, keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi harus dijaga agar ketahanan pangan daerah tetap kuat serta mampu menjadi benteng dalam menghadapi potensi tekanan inflasi.
Rapat koordinasi TPID ini juga menjadi forum evaluasi perkembangan inflasi daerah sekaligus sinkronisasi kebijakan pengendalian harga antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan berlangsung secara luring dan daring yang diikuti seluruh TPID kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, BMKG, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui pengembangan aplikasi “Satu Harga” dan penguatan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan pengendalian inflasi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (***)