Hadianto Rasyid Dorong OPD Lebih Responsif Capai Target Anggaran

PALU, SARARAMEDIA.ID - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menegaskan pentingnya peningkatan performa keuangan daerah sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan dan penguatan ekonomi Kota Palu. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh perangkat daerah di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Selasa pagi, (15/9/2026) waktu setempat.

Rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos., MM, para kepala OPD, camat se-Kota Palu, serta unsur terkait lainnya itu secara khusus membahas evaluasi capaian keuangan masing-masing perangkat daerah, baik dari sisi pendapatan maupun realisasi belanja.

Dalam arahannya, Wali Kota Hadianto menekankan bahwa kinerja keuangan daerah tidak hanya sebatas angka administratif, melainkan menjadi instrumen penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut wali kota, terdapat dua komponen utama yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni kemampuan meningkatkan pendapatan serta kemampuan merealisasikan belanja sesuai target dan perencanaan yang telah ditetapkan.

"Performa keuangan daerah itu dibagi dua, yaitu pendapatan dan belanja. Kita ingin OPD yang performanya masih merah dapat segera bergerak dan memperbaiki capaiannya," tegas Hadianto.

Ia mengingatkan para kepala perangkat daerah agar memiliki kemampuan membaca kondisi fiskal daerah secara komprehensif. Pemahaman tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengejar target yang belum tercapai.

Menurut Hadianto, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah harus disikapi dengan kerja yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil. Karena itu, setiap OPD dituntut mampu melakukan evaluasi secara berkala dan mengambil langkah percepatan sesuai kewenangan masing-masing.

"Hari ini kita harus terus berpikir bagaimana mengatasi target yang sudah kita tetapkan dan bagaimana kita mampu mencapainya," ujar wali kota.

Lebih lanjut, Hadianto menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Palu yang saat ini berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Meski demikian, ia menilai capaian tersebut perlu dibarengi dengan penguatan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Menurutnya, kontribusi belanja pemerintah masih menjadi salah satu faktor dominan yang menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

"Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Kota Palu berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Tetapi kalau dilihat dari postur yang ada, masih belanja pemerintah yang menopang. Karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama," katanya.

Wali kota menjelaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut memiliki fondasi yang kuat melalui meningkatnya produktivitas masyarakat, investasi, serta aktivitas ekonomi yang mampu tumbuh secara mandiri.

Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak bekerja secara parsial, melainkan membangun sinergi antara pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, pelayanan publik, dan dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi Pemerintah Kota Palu dalam memperkuat komitmen seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah berharap perangkat daerah yang masih memiliki capaian rendah segera melakukan evaluasi internal, menyusun strategi percepatan, serta memastikan target pendapatan dan belanja dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

Melalui pengelolaan fiskal yang semakin efektif dan akuntabel, Pemerintah Kota Palu menargetkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal, pelayanan publik semakin berkualitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah semata. (Hms)