Setiap Rupiah Anggaran Harus Tepat Sasaran, Pesan Reny di Paripurna DPRD Sulteng

PALU, SARARAMEDIA.ID - Pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2027 resmi bergulir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa penyusunan anggaran tahun depan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyerapan belanja.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang membahas tahapan penyusunan RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Senin, (5/10/2026) waktu setempat.

Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr Reny A. Lamadjido menekankan bahwa APBD merupakan instrumen strategis pembangunan daerah yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Reny, setiap program dan kegiatan yang diakomodasi dalam RAPBD 2027 harus memiliki target yang jelas, indikator yang terukur, serta menghasilkan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya di hadapan peserta rapat paripurna.

Dalam paparannya, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah juga mengakui ruang fiskal daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, sektor usaha, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan prioritas pembangunan yang realistis dan berkelanjutan.

Pada sektor pendapatan, Pemprov Sulawesi Tengah berencana memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, serta pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah secara lebih efektif. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat akan diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun pada sisi belanja, pemerintah berkomitmen menerapkan prinsip penganggaran berbasis prioritas. Alokasi anggaran akan difokuskan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja wajib yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah sektor strategis tetap menjadi perhatian utama, antara lain pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, hingga upaya penanggulangan kemiskinan.

Reny juga menegaskan pentingnya proses pembahasan RAPBD yang terbuka dan konstruktif. Ia berharap DPRD dapat memberikan berbagai masukan, kritik, dan koreksi sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen anggaran sebelum ditetapkan.

"Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah," katanya.

Menurut pemerintah daerah, penetapan prioritas yang tepat menjadi kunci agar setiap rupiah APBD dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, serta Wakil Ketua III Ambo Dalle. Hadir pula Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, unsur pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli gubernur, serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (***)