18 Pejabat Parigi Moutong Dilantik, Satu Jabatan Ditunda
PARIGI MOUTONG, SARARAMEDIA.ID - Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tidak hanya menjadi bagian dari penyegaran birokrasi. Pemerintah daerah juga menegaskan tuntutan terhadap kinerja, integritas, dan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan program pembangunan.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, melantik dan mengambil sumpah 18 pejabat pimpinan tinggi pratama di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis, (15/10/2026). Sementara itu, pelantikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditunda hingga proses sengketa seleksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memperoleh putusan.
Dalam sambutannya, Erwin mengingatkan bahwa, jabatan bukan sekedar kedudukan struktural, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab lebih besar. Para pejabat yang baru dilantik diminta segera menunjukkan kinerja nyata di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Semakin tinggi jabatan yang kita terima, tentu semakin besar tanggung jawab yang diemban. Bapak-Ibu berada di pucuk pimpinan tertinggi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, maka tugas ke depan tentu tidak ringan," ujar Erwin, mengingatkan para pejabat yang baru dilantik.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah, Zulfinasran, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, Ketua TP-PKK Kabupaten Parigi Moutong, serta undangan lainnya.
Erwin menegaskan, seluruh pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas. Dokumen tersebut, menurut dia, menjadi salah satu landasan untuk menilai kepatuhan dan kesungguhan pejabat dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
Ia meminta sekretaris daerah segera menerapkan manajemen talenta secara konsisten. Evaluasi kinerja direncanakan berlangsung setiap tiga bulan untuk memastikan setiap pimpinan OPD bekerja sesuai target dan arah kebijakan pemerintah daerah.
Pejabat yang dinilai tidak memenuhi standar kinerja atau melanggar pakta integritas dapat menghadapi konsekuensi kepegawaian, termasuk kemungkinan penonaktifan dari jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Saya tidak meminta apa-apa selain kerja kalian. Jabatan ini tidak abadi. Saya akan terus mengawasi dan memperhatikan kinerja Bapak-Ibu sekalian. Jangan kaget jika tiba-tiba ada pergeseran, itu semata-mata demi efektivitas pembangunan," kata Erwin.
Ia juga meminta setiap pimpinan OPD segera menyusun rencana kerja dan mempresentasikannya kepada bupati. Rencana tersebut harus sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong, yakni Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan, melalui program Gerakan Membangun Desa.
Di tengah pelantikan tersebut, posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum diisi melalui pelantikan. Pemerintah kabupaten memilih menunda pengisian jabatan itu karena proses seleksi terbuka yang berkaitan dengannya sedang disengketakan di PTUN.
Erwin menjelaskan, persoalan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan kepada Ombudsman dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut dia, panitia seleksi telah dinyatakan benar dalam proses pemeriksaan kedua lembaga tersebut.
Adapun perkara di PTUN, berdasarkan keterangan bupati, telah memasuki tahap pembuktian dan dijadwalkan diputus pada 17 November 2026.
"Kita tidak ingin menzalimi siapa pun. Meskipun proses hukum belum menghambat pelantikan lain, satu jabatan terkait sengketa kita tunda dulu. Apa pun keputusan pengadilan, itulah yang akan kita laksanakan," ujar Erwin.
Dengan demikian, penundaan hanya diberlakukan pada jabatan yang berkaitan dengan sengketa tersebut, sementara pelantikan 18 pejabat lainnya tetap dilaksanakan.
Erwin juga menjelaskan bahwa seleksi terbuka itu dibatasi pada lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut dia, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah agar turut berkontribusi dalam pembangunan kampung halaman.
Ia menyebut pembatasan lingkup seleksi tersebut telah dibenarkan oleh Ombudsman dan BKN. Keterangan itu merupakan penjelasan pemerintah daerah mengenai proses seleksi yang sedang menjadi perhatian publik.
Selain menekankan disiplin birokrasi, Erwin meminta para kepala OPD lebih aktif mencari peluang pendanaan dan program dari pemerintah pusat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menilai keterbatasan anggaran daerah tidak semestinya membuat perangkat daerah berhenti berinovasi. Sebaliknya, pimpinan OPD perlu membangun komunikasi dan kerja sama dengan kementerian agar program pembangunan dapat menjangkau masyarakat Parigi Moutong.
Sebagai contoh, ia mengapresiasi Dinas Pendidikan yang disebut berhasil menambah 97 sekolah baru serta Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengupayakan tambahan 13 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.
"Jangan menunggu bola. Cari peluang, jalin kerja sama dengan kementerian, bawa program ke Parigi Moutong agar dirasakan langsung oleh masyarakat kita, terutama yang ekonominya masih tertinggal," katanya.
Erwin berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program kerja yang terukur, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
Berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 800.1.3.3/504/BKPSDM tertanggal 14 Oktober 2026, berikut 18 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik:
1. Muhammad Idrus, S.Pi., M.AP. - Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah.
2. Agus Salim, S.Sos. - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
3. Dr. Krisdayadi Ponco Nugroho, S.STP., M.Si. - Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Ir. Idamsya, S.T., M.M. - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Rifai, S.T., M.Si. - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Hairudin, S.Sos., M.I.Kom. - Kepala Dinas P3AP2KB.
7. Sunarti, S.Pd., M.Si. - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
8. Astar Batu Rangka, S.K.M., M.K.M. - Direktur RSUD Anuntaloko Parigi.
9. Mohamad Aflianto Hamsa, S.T., M.M. - Kepala Dinas PUPRP.
10. Riana Manuarfa, S.Sos., M.Si. - Kepala Badan Kesbangpol.
11. I Wayan Gede Purna, S.Pt., M.Si. - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
12. Ismet, S.E., M.Si. - Kepala Satpol PP dan Damkar.
13. Aktorismokai, S.AP., M.AP. - Kepala BKPSDM.
14. Erfian Aksayosa, S.STP., M.Si. - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
15. Dadan Pratnajaya, S.Hut. - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
16. Wahyudin A. Takuloe, S.Sos., M.AP. - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
17. Darlin, S.KM., M.Kes. - Kepala Dinas Kesehatan.
18. Tulus Tri Muyani, S.H. - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pada kesempatan tersebut, Erwin turut menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi dan jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang telah melaksanakan proses seleksi terbuka.
Pemerintah daerah berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Hasil evaluasi kinerja nantinya diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan birokrasi bekerja efektif serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. (IKP)