Anwar Hafid: Disiplin Jadi Harga Diri ASN, Meritokrasi Harus Ditegakkan

PALU, SARARAMEDIA.ID - Kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pelayanan publik. Sikap aparatur di ruang publik turut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pesan itu ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat memimpin apel gabungan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, (19/10/2026), di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Anwar mengingatkan ASN agar menjaga perilaku selama jam kerja, terutama ketika mengenakan pakaian dinas. Ia meminta aparatur tidak berada di tempat-tempat umum untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.

"Jaga kedisiplinan karena hanya itu satu-satunya yang dapat kita tunjukkan ke masyarakat," tegas Anwar di hadapan peserta apel.

Menurut dia, perilaku ASN di tengah masyarakat menjadi salah satu cerminan bagaimana aparatur menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Karena itu, setiap pegawai dituntut menjaga sikap dan profesionalisme agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Penekanan terhadap disiplin tersebut tidak hanya menyangkut pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan pribadi. Anwar secara khusus mengingatkan ASN muslim untuk menunaikan salat berjamaah di masjid ketika azan berkumandang.

"Laksanakan salat berjamaah di masjid karena inilah bagian dari pembinaan disiplin," ujarnya.

Di sisi lain, Anwar menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti pemerintah mengabaikan kesejahteraan aparatur. Namun, menurut dia, perhatian terhadap kesejahteraan ASN harus berjalan beriringan dengan penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi.

Melalui sistem tersebut, pengembangan karier dan penempatan aparatur semestinya bertumpu pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta integritas. Dengan demikian, birokrasi diharapkan diisi oleh pegawai yang profesional dan mampu mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat.

"Saya mau birokrat Sulteng ini benar-benar lahir dari meritokrasi," kata Anwar.

Apel gabungan itu diikuti ribuan ASN dari berbagai perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pesertanya meliputi pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu.

Penegasan gubernur tersebut menempatkan kedisiplinan dan meritokrasi sebagai dua aspek penting dalam pembenahan birokrasi daerah: aparatur dituntut menjaga perilaku dan kinerja, sementara pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan perlu mengedepankan profesionalisme dan penghargaan berdasarkan kemampuan serta prestasi kerja. (***)