Berani Bedah Rumah Sulteng Tembus 9.034 Unit, Pemerintah Pusat Tambah Kuota 250 Rumah

DKI JAKARTA, SARARAMEDIA.ID - Program Berani Bedah Rumah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih peringkat Terbaik II dalam ajang Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 untuk Regional Sulawesi, kategori Program 3 Juta Rumah. Atas capaian tersebut, pemerintah pusat memberikan dana insentif Rp.1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit.

Penghargaan itu ditetapkan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah, Doktor Akris Fatta Yunus, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

"Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit," kata Akris kepada media ini melalui WhatsApp, Senin, (26/10/2026).

Program yang digagas Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur, Reny A. Lamadjido itu dicanangkan pada 12 April 2026. Sasarannya adalah masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

Akris menyebut jumlah rumah yang ditangani melalui berbagai skema bantuan menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, penanganan tercatat sebanyak 1.260 unit. Angka tersebut meningkat menjadi 9.034 unit pada 2026.

Menurut dia, capaian itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembiayaan dari APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dan APBN.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh bupati dan wali kota, Kepala Balai P3KP Sulawesi II Kementerian PKP, jajaran Perkimtan Sulawesi Tengah, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan program ini," ujarnya.

Pada 2026, Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui dukungan APBD provinsi dengan total 124 unit.

Rinciannya mencakup pembangunan rumah baru dengan anggaran Rp80 juta per unit, rehabilitasi atau peningkatan kualitas rumah sebesar Rp.35 juta hingga Rp.50 juta per unit, serta pembangunan sanitasi berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dengan anggaran Rp.21 juta hingga Rp.21,5 juta per unit.

Di luar dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota menangani 160 unit RTLH melalui APBD. Sementara itu, bantuan APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjangkau 8.750 unit.

Data Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah mencatat jumlah penduduk provinsi tersebut mencapai 3.189.800 jiwa atau sekitar 1.059.250 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, sebanyak 736.288 KK tercatat memiliki rumah berdasarkan data yang disampaikan dinas tersebut.

Jumlah rumah tidak layak huni dan angka kemiskinan juga menunjukkan penurunan dalam periode 2024-2026.

Pada 2024, jumlah RTLH tercatat sebanyak 133.833 unit, dengan angka kemiskinan 11,77 persen. Setahun kemudian, jumlah RTLH turun menjadi 132.573 unit dan angka kemiskinan menjadi 10,92 persen.

Adapun pada 2026, jumlah RTLH tercatat sebanyak 123.539 unit, sedangkan angka kemiskinan turun menjadi 10,46 persen. Angka kemiskinan tersebut merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2026.

Meski kedua indikator itu sama-sama menurun, penurunan angka kemiskinan tidak dapat dikaitkan hanya dengan program bedah rumah. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk melihat kontribusi program perumahan bersama faktor lain, seperti kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, dan bantuan sosial.

Akris mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melanjutkan Berani Bedah Rumah sebagai salah satu program prioritas pada 2027. Program itu diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak.

Ia berharap pengurangan jumlah RTLH dapat ikut memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mendukung upaya penurunan kemiskinan di Sulawesi Tengah.

"Dengan berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni, kami optimistis program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat menuju Sulteng Nambaso," kata Akris.

Penghargaan Nasional dan tambahan kuota menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan program. Namun, pekerjaan berikutnya tidak kalah penting memastikan bantuan tepat sasaran, kualitas bangunan terjaga, dan rumah yang diperbaiki benar-benar memenuhi kebutuhan penghuninya. (***)